Ahok : Pasien Pengguna KJS Harus Sesuai Prosedur

PTO News - Keberadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) selama ini dianggap sebagian warga seperti jalan tol untuk bisa langsung berobat ke rumah sakit. Padahal, untuk bisa berobat di poliklinik rumah sakit, warga harus membawa surat rujukan dulu dari puskesmas setempat.

Kecuali jika warga tersebut dalam kondisi darurat, sehingga bisa langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) tanpa melalui prosedur rujukan puskesmas terlebih dahulu.

“Jadi bagi saya soal pelaksanaan KJS, kalau sampai tidak ada rujukan tolak saja. Kalau sampai tidak diberi rujukan, ya tanyakanlah ke puskesmasnya,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Basuki, banyak sekali warga yang tidak melewati prosedur yang benar untuk mendapat rujukan dan mempergunakan KJS. Tidak hanya itu, ia mensinyalir surat rujukan puskesmas banyak yang diperjualbelikan. “Banyak sekali calo-calo yang memiliki 10 rujukan yang diperjualbelikan. Kalau dia berobat di poliklinik rumah sakit tolak, sebab kalau tidak mampu harus masuk puskesmas kecuali benar-benar darurat,” jelasnya.

Basuki juga meminta kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mensukseskan program KJS ini. Karena banyak juga orang-orang yang sebenarnya mampu, juga ikut menikmati program ini. “Kalau sudah masuk kelas tiga nanti pindah ke kelas 1. Walaupun orang kaya kalau pakai KJS di kelas tiga, mana mereka mau. Kalaupun ada orang kaya pelit, anggap saja saya sedang menambah modal dia supaya tidak berkurang investasinya,” ucap Basuki.

Ia mengakui, program KJS hingga saat ini masih belum maksimal. Hal ini juga dikarenakan dana yang akan digunakan untuk program tersebut belum cair. Sehingga untuk penggunaan KJS di beberapa rumah sakit belum terlalu baik, karena masih banyak rumah sakit yang meminta sistem lama yaitu dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). “Kita masih ada utang lama yang November-Desember belum bayar karena anggaran 2012 tidak cukup untuk Jamkesda,” terangnya.

Program Jamkesda, lanjut Basuki, memang hanya memberikan jatah Rp 50 ribu per bulan per orang yang diperuntukkan bagi 1,2 juta jiwa. Padahal warga miskin yang ada di Jakarta mencapai 4,7 juta jiwa. “Jadi yang pakai Jamkesda selalu tiap tutup buku berhutang Rp 200 miliar sampai Rp 300 miliar,” imbuhnya.

Untuk menghindari hal tersebut, program KJS menganggarkan dana lebih besar hingga Rp 1,5 triliun. Dana itu diperuntukkan untuk bayar utang lama sebesar Rp 300 miliar, sedangkan yang Rp 1,2 triliun untuk memulai sistem KJS dengan hitungan Rp 23 ribu per orang per bulan. “Ini mau turun (APBD), mendagri sudah menandatangani,” paparnya

(beritajakarta)