PTO News – Meski hingga kini nasib Mass rapid Transit (MRT)
tak kunjung diputuskan, namun sinyal positif terkait renegosiasi sesuai
permintaan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tampaknya mendapatkan
respon positif dari Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya memahami kondisi yang dialami Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, selain harus membayar hutang pinjaman, Pemprov DKI Jakarta juga harus memberikan subsidi tiket kepada penumpang. Sebab, jika tidak mendapatkan subsidi, bisa dipastikan harga tiket MRT tidak akan terjangkau oleh masyarakat.
“Kita selalu positif untuk pembangunan. Memang belum bisa disampaikan, tetapi kondisi yang ada di DKI dapat dipahami. Nanti kita akan berikan responnya antara tanggal 15 atau 21 Januari,” ujar Agus, di Jl Tirtayasa, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Minggu (13/1).
Seperti diketahui, skema pembayaran hutang yang diajukan Jokowi yakni, 60:40 dengan beban lebih besar ada pada pemerinta pusat. Sedangkan pada perjanjian yang dilakukan sebelumnya, pemerintah pusat membayar lebih rendah dibanding Pemprov DKI yakni 42:58. Skema ini dianggap Jokowi sangat mebebani Pemprov DKI Jakarta. Karena, selain harus membayar hutang, Pemprov DKI juga harus memberikan subsidi untuk penumpang MRT.
Dikatakan Agus, permintaan perubahan skema dari Jokowi sudah cukup jelas. Pemerintah pusat pun tidak memiliki skema lain atas perubahan yang diajukan. “Permintaan dari Gubernur DKI sudah jelas. Nanti tinggal dibahas dari Kemenhub. Dari sana akan menyampaikan usulan dan akan direspon Bappenas, Kemenkeu, dan juga Kemenko Perekonomian. Mungkin itu saja,” ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait permintaan renegosiasi yang diajukannya. “Ya saya nunggu tanggal 15 Januari saja. Seperti yang disampaikan Pek Menkeu antara tanggal 15 atau 21 Januari,” tandasnya.
(beritajakarta.com)

0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !